Kalau kamu pengguna ojek online, kamu mungkin bakal sedikit panik hari ini. Karena ribuan driver ojol, kurir, dan pengemudi mobil online sedang melakukan aksi demo besar-besaran yang mereka sebut sebagai Aksi 217. Dan jangan salah, ini bukan sekadar aksi jalanan biasa—ini bentuk protes atas ketidakadilan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun.
👉 Key Takeaways:
- 👥 Aksi melibatkan lebih dari 50.000 pengemudi dari berbagai platform.
- ⚖️ Lima tuntutan utama menyangkut regulasi, komisi, hingga audit aplikator.
- 🛑 Demo ini bisa berdampak besar pada layanan transportasi daring hari ini.
- 🗓️ Jika tak ada tanggapan, aksi berpotensi terus berlanjut hingga akhir 2025.
Latar Belakang Aksi 217: Bukan Demo Pertama, Tapi Bisa Jadi yang Terbesar
Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa demo ini bisa sampai sebesar ini? Ternyata, ini bukan pertama kalinya para pengemudi ojek online turun ke jalan. Bahkan pada 20 Mei 2025 lalu, mereka sudah melakukan aksi damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI. Tapi apa hasilnya? Nihil.
Menurut Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, pemerintah dianggap lamban, bahkan abai. Dan yang bikin panas, justru muncul keputusan yang tidak mereka harapkan: kenaikan tarif ojol 15%. Kedengarannya positif? Eits, tunggu dulu—dampaknya justru membuat penghasilan driver makin tercekik.
Igun bahkan menyebut, “Keputusan itu kontraproduktif dan makin memberatkan kami yang sudah kesulitan.” Nggak heran kalau akhirnya mereka sepakat melakukan offbid massal, atau mogok aplikasi.
Kenapa Ojol Merasa Tidak Adil?
Ada banyak alasan, tapi mari kita jabarkan satu per satu lima tuntutan yang mereka bawa ke depan Istana Presiden.
Regulasi Transportasi Online dalam Bentuk Undang-Undang atau Perppu
🚦 Driver ingin kejelasan hukum. Saat ini status mereka “abu-abu”—bukan karyawan, bukan mitra, tapi tetap dibebani target dan sistem yang ketat. Tanpa regulasi khusus, aplikator bisa seenaknya mengubah sistem, menurunkan tarif, atau bahkan memutus kerja sama tanpa alasan jelas.
Bagi Hasil 90:10, Bukan 70:30 Lagi
💰 Saat ini, banyak driver merasa dibayar terlalu kecil. Kalau penumpang bayar Rp20.000, driver bisa hanya bawa pulang sekitar Rp12.000. Padahal merekalah yang mengeluarkan bensin, waktu, tenaga, dan menanggung risiko di jalan.
Driver menuntut 90% untuk mereka, dan hanya 10% untuk aplikator.
“Kami bukan robot. Kami manusia yang hidup dari jalanan. Kenapa aplikator ambil bagian paling besar, padahal kami yang kerja?” – Dimas, driver ojol sejak 2017
Regulasi Tarif Pengantaran Barang dan Makanan
📦 Layanan seperti GoSend atau GrabExpress sering bikin driver mengeluh. Kadang kirim makanan 5 km cuma dibayar Rp10.000. Di sisi lain, pelanggan tetap bayar mahal. Kemana larinya selisih itu?
Para driver mendesak pemerintah untuk campur tangan dan membuat tarif minimum yang manusiawi, bukan ditentukan sepihak oleh aplikator.
Audit Investigatif Aplikator
🔍 Igun menyebut banyak transparansi yang dipertanyakan dari operasional aplikator. Seperti penentuan rating, skema insentif, hingga sanksi sistematis yang kadang terasa “semau mereka”.
Driver ingin audit menyeluruh oleh pihak independen. Apakah benar aplikator selama ini bersikap adil? Atau ada sistem tersembunyi yang bikin driver kesulitan naik level?
Hapus Sistem yang Dianggap Merugikan
🛑 Istilah seperti sistem aceng, slot, hub, multi order, membership, hingga pengkotak-kotakan wilayah jadi momok tersendiri. Banyak driver bilang sistem ini bikin mereka seperti “dikerjai” setiap hari.
“Kalau kamu bukan member premium, order-an susah masuk. Tapi buat bayar member, harus kerja mati-matian dulu.” – Rosa, mantan kurir makanan daring
Dampak Nyata Aksi: Layanan Ojol Lumpuh Sementara
Pada pagi hari 21 Juli 2025, pengguna ojol mulai panik. Layanan tidak kunjung datang. Kurir mendadak offbid. Mobil online tidak tersedia. Bahkan beberapa pelanggan GoFood dan GrabFood harus membatalkan pesanan.
🚧 Apa artinya?
Efek nyata dari aksi ini bukan hanya pada driver dan aplikator. Tapi juga:
🎯 UMKM yang sangat bergantung pada layanan kurir online.
🎯 Masyarakat urban yang tidak punya kendaraan pribadi.
🎯 Pekerja kantoran yang biasa mengandalkan ojol untuk perjalanan kerja.
Bukan Sekadar Demo Driver Ojol, Ini Suara Kolektif Rakyat Kecil
Yang menarik, aksi ini bukan cuma diikuti oleh driver ojol. Tapi juga:
- 🎓 Mahasiswa
- 💼 Pekerja informal
- 🏭 Serikat buruh
- 🛍️ Pelaku UMKM
Mereka semua bersuara soal ketimpangan sistem ekonomi digital yang tidak berpihak pada pekerja lapangan.
Pemerintah Dianggap Cuek dan Tidak Responsif
Salah satu kalimat paling menyentil dari pernyataan Igun adalah:
“Selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir.”
Ini bukan gertakan. Karena Garda Indonesia menyebut akan ada aksi lanjutan tiap bulan sampai akhir tahun jika tidak ada tanggapan konkret.
Apa Kata Aplikator?
Menariknya, dalam beberapa laporan media, Gojek masih “mengaji” kenaikan tarif, sementara Grab justru mengingatkan pemerintah soal efek domino ke mitra pengemudi dan pelanggan.
Tapi sejauh ini, belum ada respons tegas atau pernyataan publik dari aplikator soal tuntutan utama yang dibawa dalam Aksi 217.
Tabel Fakta Seputar Aksi 217
| Topik Utama | Fakta Terkini |
| Jumlah Peserta Demo | Diperkirakan lebih dari 50.000 driver dari seluruh Indonesia |
| Waktu dan Lokasi Aksi | Senin, 21 Juli 2025 – Depan Istana Negara Jakarta |
| Nama Aksi | Aksi 217 – “Korban Aplikator Kepung Istana & Lumpuhkan Aplikasi Massal” |
| Tuntutan Utama | Regulasi, bagi hasil, audit aplikator, tarif, dan sistem aplikasi |
| Respons Pemerintah dan Aplikator | Belum ada tanggapan resmi yang memenuhi tuntutan driver hingga artikel ini dibuat |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Kenapa driver ojol menolak kenaikan tarif 15%?
Karena kenaikan ini tidak berdampak langsung pada penghasilan mereka. Kenaikan justru dianggap menguntungkan aplikator dan mengurangi jumlah pelanggan.
Apakah layanan ojol akan lumpuh seharian?
Sebagian besar driver memang melakukan offbid, tapi belum semua. Masih ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan layanan, tapi akan sangat terbatas.
Apakah pemerintah akan memenuhi tuntutan mereka?
Belum ada pernyataan resmi. Tapi jika tekanan publik dan aksi terus terjadi, bisa jadi pemerintah akhirnya akan turun tangan secara serius.
Apa solusi jangka panjang yang diharapkan driver?
Hadirnya UU atau Perppu khusus transportasi online, serta mekanisme audit dan pengawasan independen terhadap aplikator.
