Ketegasan kadang menyakitkan, tapi kalau demi kepentingan banyak orang, itu jadi keberanian yang layak diacungi jempol.
Inilah yang dilakukan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memilih untuk sementara menyetop penyaluran dana hibah ke yayasan keagamaan. Alasannya? Karena dana yang seharusnya menyentuh madrasah dan pesantren, justru banyak ‘ditilep’ oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
“Kyai-nya dapat Rp 15 juta, padahal dana yang disalurkan Rp 2 miliar. Gimana bisa nggak muak?” kata Dedi blak-blakan saat bertemu pejabat Kemenag.
👉 Key Takeaways:
- ⚠️ Banyak yayasan keagamaan disinyalir memotong dana hibah secara tidak transparan.
- 💰 Dana hingga miliaran rupiah mengecil jadi puluhan juta saat sampai ke pesantren.
- 📢 Dedi Mulyadi sementara menyetop bantuan agar formatnya bisa dirombak total.
- 🧾 Yayasan harus belajar mengelola dana secara jujur dan bisa diaudit.
- 📞 Bila ada penyelewengan, masyarakat bisa lapor ke Inspektorat Daerah atau BPKP.
Rp 2 Miliar Jadi Rp 15 Juta: Uang Hilang di Tengah Jalan
Bayangkan begini: Pemprov Jabar mencairkan dana Rp 2 miliar untuk yayasan madrasah di desa. Tapi saat sampai ke tangan kyai atau ustaz penerima, yang masuk cuma Rp 15 juta.
Ke mana sisanya?
Dedi mengungkap fakta mengejutkan:
- Ada yayasan palsu dibentuk khusus untuk menyerap dana hibah
- Hanya yayasan yang punya akses politik atau dekat dengan elite yang dapat dana
- Yayasan sungguhan tanpa koneksi justru tak kebagian meski sangat membutuhkan
“Ustaz kampung gak kebagian, yang nerima justru yang ngumpulin mereka. Ini gak benar,” ucap Dedi dengan nada kecewa.
Dedi Mulyadi: “Saya Bukan Anti Agama, Saya Anti Penipuan Berkedok Agama”
Dalam rekaman pertemuannya dengan Kemenag yang diunggah di media sosial, Dedi menegaskan bahwa ia tidak anti bantuan untuk lembaga agama.
Yang ia tentang adalah:
🔴 Penyelewengan atas nama agama
🔴 Penyelewengan dana rakyat
🔴 Pemanfaatan yayasan untuk mengeruk anggaran publik
“Saya mau bantu madrasah dan pesantren. Tapi sistemnya harus benar. Bukan untuk mereka yang doyan potong sana sini,” katanya.
📊 Tabel: Masalah Umum dalam Penyaluran Dana Hibah Yayasan
| Masalah | Dampaknya |
| Yayasan palsu | Dana diserap oknum, tidak sampai ke lapangan |
| Tidak ada audit transparan | Mustahil tahu uang dipakai untuk apa |
| Akses politik jadi syarat bantuan | Yayasan kecil tanpa relasi jadi terpinggirkan |
| Laporan fiktif kegiatan | Anggaran dicairkan untuk program imajiner |
Supaya Tidak Ditilep: Begini Cara Yayasan Beroperasi dengan Bersih
✨ 1. Lakukan Administrasi dengan Lengkap dan Legal
- Punya SK resmi, struktur pengurus yang jelas
- Didaftarkan ke Kemenag dan Dinsos (jika sosial)
✨ 2. Gunakan Dana Sesuai Proposal
- Rinci penggunaan dana: pembangunan, operasional, pelatihan
- Simpan semua bukti transaksi & kuitansi
✨ 3. Lakukan Audit Mandiri atau Melalui Kantor Akuntan
- Bisa minta bantuan pihak luar untuk audit tahunan
- Audit bisa menunjukkan ke publik bahwa yayasan bersih
✨ 4. Transparan ke Internal dan Masyarakat
- Tempelkan laporan keuangan di papan pengumuman
- Undang wali santri dalam laporan tahunan
✨ 5. Jangan Terima Dana Tanpa Dokumen Resmi
- Jika ada bantuan datang tiba-tiba, pastikan:
- Ada SK
- Ada berita acara
- Ada rekening resmi yayasan
Kalau Tahu Ada Penyelewengan, Lapor ke Mana?
📢 Ini daftar lembaga yang bisa menerima laporan penyalahgunaan dana hibah:
📞 Inspektorat Daerah
🔹 Lembaga pengawasan internal pemerintah daerah
🔹 Bisa dihubungi lewat pemda masing-masing
📞 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
🔹 Punya kanal pengaduan online dan offline
🔹 Bisa bantu audit dan klarifikasi dana hibah
📞 Kemendagri atau Kemenag (Jika Lembaga Keagamaan)
🔹 Bisa melalui website resmi atau datang langsung ke kantor wilayah
📞 Lapor.go.id
🔹 Portal resmi pengaduan masyarakat yang langsung diteruskan ke instansi terkait
Salut untuk Ketegasan Dedi Mulyadi: Teguran untuk Kita Semua
Tindakan Dedi Mulyadi ini mungkin gak populer di kalangan tertentu. Tapi jelas, ini langkah berani dan patut diapresiasi. Karena:
- Ia melindungi uang rakyat
- Ia membela madrasah dan pesantren yang seharusnya jadi penerima manfaat
- Ia mendorong perubahan sistem, bukan sekadar reaksi instan
“Saya gak takut dicaci, dibenci. Yang penting uang Jabar bukan cuma buat mereka-mereka aja,” ujar Dedi tegas.
Dan buat kita semua, ini jadi cermin.
Kalau lembaga kita menerima dana publik, kita punya kewajiban moral dan hukum untuk mengelolanya dengan jujur.
FAQ: Dana Hibah dan Transparansi Yayasan
Siapa yang bisa menerima dana hibah dari Pemprov?
✅ Yayasan resmi yang terdaftar dan punya proposal kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.
Apakah boleh yayasan kecil menerima bantuan?
💡 Sangat boleh! Asalkan legalitas lengkap dan programnya dibutuhkan masyarakat.
Bagaimana memastikan dana hibah tidak disalahgunakan?
📊 Lakukan audit berkala, simpan dokumen penggunaan dana, dan libatkan masyarakat dalam pengawasan.
Bisa gak masyarakat lapor jika curiga ada penyimpangan?
✅ Bisa banget. Lapor ke Inspektorat, BPKP, atau lapor.go.id untuk ditindaklanjuti.
